JURNALIS – Dugaan kasus pelecehan kepada anak di bawah umur yang dilakukan oknum polisi berpangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU) di Polres Kayong Utara menjadi perhatian banyak pihak. Kepolisian diharapkan mengusut perkara secara profesional dan transparan.
Ketua Komisi 3 DPRD Kayong Utara, Dedy Efendy sangat menyayangkan terjadinya dugaan kasus pelecehan yang melibatkan Kanit Paminal Polres Kayong Utara tersebut.
“Nah, kasus ini kan sedang berjalan, kita menunggu saja perkembangan kasusnya, yang pasti kami minta supaya hukum ini berlaku adil, harus transparansi,” tegasnya, Rabu (15/05/2024).
Kendati melibatkan oknum anggota polisi, Dedy berharap penegakan hukumnya harus sama dengan masyarakat lainnya. Jangan sampai ada perlakuan khusus kepada terduga pelaku pelecehan terkait proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita menuntut rasa keadilan lah dalam kasus ini, karena bagaiman pun banyak dampaknya, apalagi ini pelecehan anak di bawah umur,” lugasnya.
Dedy bilang, dampak yang paling besar adalah masalah psikologis anak yang menjadi korban. Proses hukum harus terus berjalan dan adil, sehingga tidak terjadi lagi dikemudian hari sebagai efek jera.
Dedy juga berharap kepada KPAD dan pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada korban, baik dengan cara menggandeng pisikolog atau cara-cara lain.
“KPAD lebih paham lah bagaimana mendamping korban, sekali lagi yang paling penting dari kami Komisi 3 mendorong proses hukum transparan dan berkeadilan,” lugasnya.
Dedy menilai kasus ini merupakan atensi seluruh masyarakat Kayong Utara. Fia sebut, Komisi 3 DPRD Kayong Utara berterima kasih kepada masyarakat yang antusias ikut mengawal kasus yang melibatkan oknum polisi ini.
Diberitakan sebelumnya, seorang oknum polisi berpangkat IPTU yang bertugas di Polres Kayong Utara diduga melakukan pelecehan kepada asisten rumah tangga (ART) dan putri angkatnya yang baru berusia 11 tahun.
Menurut keterangan bapak korban yang tidak mau disebutkan namanya, peristiwa bejat oknum polisi terhadap putrinya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) tersebut terjadi di rumah terduga pelaku.
“Kami mengetahui saat anak saya ini mau pulang karena tidak betah. Anak ini chat saya katanya mau pulang diantar istri terduga pelaku. Saya tanya lagi ke anak saya, kok mendadak sekali, anak saya bilang nanti saja di rumah cerita,” katanya kepada wartawan, Sabtu (11/05/2024).
Di hari itu juga istri terduga pelaku mengantarkan korban. Sesampai persimpangan, istri pelaku rempat memarahi korban lantaran pulang mendadak.
“Anak saya menyampaikan alasan kenapa keluar mendadak kepada istri terduga pelaku, anak saya bercerita bahwa sudah dilecehkan oleh bapak, (pelaku), maka dia minta pulang, posisi itu belum sampai rumah,” ucap orang tua korban.
Bak disambar petir mendengar itu, istri terduga pelaku langsung memutar mobilnya untuk menemui Kapolres Kayong Utara. Namun, Kapolres tidak berada di tempat.
“Istri pelaku langsung bawa anak saya ke Ketapang, namun sempat singgah ke rumah pelaku, di sana dia ribut dengan suaminya, yang terduga pelaku,” tuturnya.
Setelah perkelahian dengan istrinya, terduga pelaku mengemas barang-barangnya dan pergi. Sementara istri pelaku membawa korban pergi ke Ketapang karena khawatir hal-hal yang tidak diinginkan. Disesalkan orang tua korban, tidak ada kabar dari anaknya sampai malam.
“Dia bilang mau balik, namun sampai magrib tidak ada sampai rumah, handphone anak saya coba dihubungi tidak aktif, saya telepon tidak bisa. Baru sekitar jam 7 malam baru bisa dihubungi, katanya anak saya di Ketapang,” bebernya.
Orang tua korban cukup khawatir. Pasalnya, korban merupakan seorang perempuan. Beberapa saat kemudian korban chat orang tuanya memberitahukan keberadaannya. Setelah itu, orang tua korban menyusul ke Ketapang menemui putrinya.
“Di Ketapang kami bertemu Kasi Propam, kami juga dipanggilkan Kasat pak Hendra dan dianggap sekalian merupakan pengaduan,” tutup bapak korban. (Bak)
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (09/09/2024). Foto: Kementerian ATR/BPN
JURNALIS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (09/09/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta ini, Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.
“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, juga di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar Menteri AHY.
Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertifikat Tanah Elektronik.
“Ada penambahan Rp200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 Kantor Pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelas Menteri AHY.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pemimpin rapat mengetuk palu yang menandakan persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Adapun anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2.021.808.943.000; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156.066.111.000.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Anggota Komisi II DPR RI yang mewakili seluruh fraksi. (m@nk)
Tersangka IF saat keluar usai rekontruksi kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Nizam anak tirinya berusia 6 tahun di rumah Nomor G3 Komplek Purnama Agung 7 Jalan Purnama Kecamatan Pontianak Selatan, Senin (09/09/2024). Foto: Achmad Mundzirin/JURNALIS
JURNALIS – Rekontruksi kasus kematian Nizam yang digelar Subdit Renata Ditreskrimum Polda Kalbar berbeda dari pra rekontruksi dilakukan sebelumnya. Jika sebelumnya tercatat 37 adegan, kini bertambah menjadi 48 adegan atas peristiwa kematian Nizam ditangan ibu tirinya.
Rekontruksi yang berlangsung di rumah nomor G3 Komplek Purnama Agung 7 Jalan Purnama Kecamatan Pontianak Selatan, Senin (09/09/2024). Pelaksanaan rekontruksi juga disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat, Yana Mulyana.
Yana mengungkapkan bahwa ada 48 adegan reka adegan yang berlangsung atas kasus kematian Nizam.
“Nizam dibanting. Ada juga ditolak/dorong,” kata Yana.
Menurut Yana, adegan paling kejam yakni ketika Nizam dibanting di ruangan belakang (dapur). Selain itu, Nizam juga ada ditendang.
“Adegan paling banyak di ruangan belakang (dapur) dan ruang tengah,” ungkapnya.
Dikatakan Yana, dari rangkaian peristiwa atau adegan yang dilakukan pelaku, nyawa Nizam berakhir di ruangan tengah.
Sementara itu, pengacara dari pihak keluarga korban, Sihar Luther Saga berharap pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Diketahui, pasal 340 KUHP ancamannya hukuman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. (zrn)
JURNALIS – Penggunaan sepeda motor Honda semakin mendominasi setiap harinya dan telah menjadi kepercayaan masyarakat lebih dari beberapa dekade. Bahkan, saat ini motor Honda dikenal sebagai brand yang sangat mengutamakan keselamatan bagi pengendaranya.
Bukan hanya berkampanye menggaungkan #Cari_aman dan memberikan edukasi safety riding, Astra Motor Kalimantan Barat melalui jaringan bengkel resminya Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) menghadirkan layanan Honda Customer Assistance Road Emergency (CARE).
Layanan dari sebagai Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar ini memanjakan pengguna sepeda motor. Honda CARE memberikan kemudahan bagi konsumen yang mengalami kendala saat mengendarai sepeda motor. Honda CARE memberikan layanan service di mana dan kapan pun bagi konsumen yang tak memiliki waktu pergi melakukan servis ke bengkel.
Honda CARE melayani berbagai bentuk penanganan seperti ban bocor, rantai putus, motor mogok, kunci kontak rusak, rem bermasalah, jok tidak bisa dibuka, vbelt putus, oli bocor dan lain sebagainya.
Konsumen Honda Care tidak perlu merasa khawatir dikarenakan untuk biaya layanan Honda CARE gratis tanpa ada pungutan biaya apapun. Kecuali jika ada pergantian sparepart dan sebagainya serta disesuaikan dengan tipe sepeda motor dan kendala yang dihadapi.
Manager Honda Customer Care Astra Motor Kalbar, Liem Hok Lay mengungkapkan bahwa layanan Honda CARE ini hadir untuk mempermudah konsumen dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motornya di berbagai kondisi.
“Layanan Honda CARE merupakan salah satu betuk layanan berkelanjutan dari Astra Motor Kalbar guna menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen motor Honda dalam berkendara. Layanan Honda CARE merupakan layanan emergency untuk konsumen setia Honda yang sedang mengalami kendala saat berkendara di jalanan dan sebagai sarana perawatan sepeda motor dari rumah, kantor, sekolah atau dimanapun,” jelas Liem Hok Lay.
Untuk menikmati layanan tersebut, konsumen cukup menghubungi customer care Astra Motor Kalbar melalui hotline 0811-5696-222, SMS ataupun telepon. Petugas layanan Honda CARE akan datang untuk membantu menyelesaikan kendala pada sepeda motor konsumen.
Sebagai inovasi yang mempermudah konsumen dalam mengakses layanan ini, selain melalui hotline customer care Astra Motor Kalbar, konsumen juga dapat mengakses melalui aplikasi Motorku X yang dapat diunduh di Google Play dan AppStore. Honda CARE melayani konsumen mulai 08.00 -15.00 WIB, Senin hingga Sabtu.
“Perawatan terhadap sepeda motor Honda secara berkala sangatlah penting guna menjaga kondisi motor agar tetap prima. Service motor berkala yang dapat dilakukan diantaranya melakukan penggantian oli mesin, pemeriksaan dan penggantian busi, pembersihan filter udara, pengecekan sistem bahan bakar, serta pengecekan kondisi rantai dan rem pada sepeda motor,“ tambah Iwan Hary Susilo, Technical Service Manager Astra Motor Kalbar yang mensupport Honda CARE dengan menghadirkan mekanik Honda dari AHASS yang terstandarisasi dengan baik dari tools maupun sistem layanannya. (m@nk)
Breaking News4 months ago
