Sulawesi Selatan, 29 September 2024 – Pusat Rehabilitasi Sosial Narkotika Pranaja Peduli, yang telah berkiprah dalam menangani rehabilitasi para pecandu narkoba, secara resmi mengajukan akreditasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pusat Rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi standar nasional dalam rehabilitasi sosial.
Direktur Pusat Rehabilitasi Sosial Pranaja Peduli, Andi Wijaya, menyatakan bahwa pengajuan akreditasi ini merupakan wujud keseriusan lembaga dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap klien yang datang ke Pranaja Peduli mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan terakreditasi oleh pemerintah. Dengan adanya akreditasi ini, kami berharap dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dalam membantu proses pemulihan para pecandu narkotika,” ujar Andi Wijaya.
Proses akreditasi ini meliputi berbagai aspek, seperti kelayakan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, serta efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Pusat Rehabilitasi Pranaja Peduli juga terus berupaya melakukan inovasi dalam layanan, mulai dari program terapi, pendampingan psikologis, hingga reintegrasi sosial bagi para klien.
Sebagai lembaga yang berdiri di bawah naungan Yayasan Pranaja Efendi, Pranaja Peduli berharap akreditasi ini akan semakin memperkuat peran mereka dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, yayasan ini telah terlibat aktif dalam berbagai program sosial, kemanusiaan, serta pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Akreditasi dari Kemensos akan memberikan legitimasi terhadap layanan rehabilitasi yang disediakan, dan diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi Pusat Rehabilitasi Pranaja Peduli untuk bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional dalam menangani permasalahan narkotika.
Dengan pengajuan akreditasi ini, Pusat Rehabilitasi Sosial Narkotika Pranaja Peduli berharap dapat terus berperan aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak narkoba untuk pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
Tentang Pusat Rehabilitasi Sosial Narkotika Pranaja Peduli
Pusat Rehabilitasi Sosial Narkotika Pranaja Peduli adalah lembaga yang berfokus pada rehabilitasi pecandu narkotika dengan pendekatan holistik yang mencakup terapi fisik, psikologis, dan sosial. Lembaga ini didirikan oleh Yayasan Pranaja Efendi, yang juga aktif di bidang pendidikan dan kemanusiaan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: my.id Website:Pranajapeduli.my.id
Sutarmidji kampanye di Dusun Pelita, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulaun, Kabupaten Bengkayang, Minggu (06/10/2024) siang. Foto: ist
JURNALIS – Tokoh masyarakat tionghoa Bengkayang, Phung Tjin Khiong menyatakan siap habis-habisan (all out) untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) di Kabupaten Bengkayang.
Hal tersebut disampaikan Phung Tjin Khiong saat menerima kunjungan silaturahmi, dan sosialisasi calon gubernur Sutarmidji, bersama calon wakil bupati Bengkayang Syamsul Rizal di Dusun Pelita, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulaun, Kabupaten Bengkayang, Minggu (06/10/2024) siang.
Seperti diketahui Phung Tjin Khiong merupakan kader partai Golongan Karya (Golkar) yang sempat menjadi calon legislatif (caleg) Provinsi Kalbar daerah pemilihan (dapil) 3 (Singkawang-Bengkayang). Ia juga merupakan paman dari YouTuber ternama tanah air asal Kalbar, Bobon Santoso.
“Saya dukung Pak Sutarmidji karena hasil kerjanya nyata. Seperti di Bengkayang ini banyak dibangun, di Singkawang, dan Sambas juga. Di Bengkayang ini ada beberapa jalan yang dihibahkan Pemprov Kalbar di zaman Pak Sutarmidji untuk wilayah pesisir,” ungkap Phung Tjin Khiong.
Maka dari itu, ia sengaja mengumpulkan warga di wilayah pesisir Bengkayang, khususnya warga tionghoa untuk mendukung pasangan Midji-Didi. Apalagi Didi Haryono saat ini juga merupakan kader Partai Golkar, dan secara pribadi ia pun kenal dekat dengan sosok mantan Kapolda Kalbar tersebut.
“Beliau (Didi) pernah menjabat Kapolda Kalbar, kawan baik saya. Pak Didi sosok yang teladan, bagus kerjanya, jujur, amanah, dan bertanggungjawab ketika bertugas di Polda Kalbar. Jadi masyarakat harus pilih Sutarmidji-Didi Haryono,” ajaknya.
Sementara itu, Sutarmidji sempat menyampaikan alasan mengapa ia memilih Didi Haryono untuk mendampinginya sebagai wagub. Salah satunya karena melihat masih banyak masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jadi nanti Pak Didi bisa memfasilitasinya, mendampingi (masyarakat), yang berkaitan dengan masalah hukum. Kemudian juga kita ini kan multietnis, perlu orang yang bisa paham tentang situasi, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga Pak Didi pilihan saya,” pungkasnya. (m@nk)
Yogyakarta, — Dalam rangka memperkuat peran advokat muda dalam sistem hukum Indonesia,Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI akan melaksanakan acara penyumpahan bagi 45 advokat baru. Acara ini dijadwalkan akan berlangsung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada November 2024m
Penyumpahan ini menandai langkah penting bagi para advokat yang telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan lulus Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat (UKDPA). Dengan pelantikan ini, mereka secara resmi diakui sebagai advokat yang siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat serta berperan aktif dalam menegakkan keadilan.
Presiden KPPHMRI,Ofi Sasmita, menyatakan, “Kami sangat bangga dengan pen capaian ini. Penyumpahan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen kami untuk menjalankan profesi hukum dengan integritas dan profesionalisme.”
Acara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan advokat muda di Indonesia serta mendorong advokat untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum dan keadilan sosial.
Kami mengundang semua pihak untuk hadir dan memberikan dukungan dalam acara pelantikan yang penuh makna ini.
Sutarmidji menghadiri kampanye dialogis sekaligus sosialisasi, dan silaturahmi di Jalan Parit Latong, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Sabtu (05/10/2024) sore. Foto: ist
JURNALIS – Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji menghadiri kampanye dialogis sekaligus sosialisasi, dan silaturahmi di Jalan Parit Latong, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Sabtu (05/10/2024) sore. Kehadiran Sutarmidji yang mengajak serta Calon Bupati Mempawah nomor urut 1, Mardan itu, sangat dinanti-nanti ratusan warga di sana. Pasalnya sangat jarang ada calon pemimpin yang hadir langsung ke desa yang terbilang cukup terpencil itu.
Kedatangan Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu, langsung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan sekitar. Salah satunya persoalan banjir. Mengingat wilayah Desa Jungkat persis dilalui aliran sungai (Parit Latong).
“Saya mewakili masyarakat, bersama masyarakat (yang hadir) sangat gembira kedatangan Calon Gubernur Kalbar Bapak Sutarmidji. Kami berharap Bapak Sutarmidji bisa membangun kampung kami, sangat memprihatinkan, masalah banjir belum selesai, sampai sekarang sungai masih sumbat. Ini (ketika hujan) air banjir, (pohon) kelapa-kelapa mati, selama ini kami menunggu pemerintah hanya berjanji-janji saja,” ungkap salah satu tokoh masyarakat, Supandi.
Supandi berharap dengan kehadiran Sutarmidji di kampung mereka, ke depan akan banyak sentuhan pembangunan yang dirasakan. Selain persoalan banjir, juga akses jalan yang masih rusak, dan kecil.
“Harapan kami dengan kehadiran Bapak Sutarmidji bisa membangun kampung kami, kami siap mendukung Bapak Sutarmidji, mudah-mudahan bapak terpilih,” ucap Supandi mendoakan.
Mendengar harapan dari masyarakat di sana, Sutarmidji menyatakan siap mengakomodir persoalan yang dihadapi warga, jika kembali terpilih sebagai gubernur di periode kedua. Ia menjelaskan, sebenarnya banyak pendanaan dari pemerintah yang bisa dikucurkan untuk pembangunan di desa. Salah satunya, disebutkan dia, ada program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Satu dewan itu satu tahun bisa merekomendasikan 40 (jalan) gang, atau saluran, yang satu paketnya Rp200 juta, bisa 40 (paket), harusnya punya komitmen yang itu (pembangunan desa),” ujarnya.
Mengenai banjir, Midji-sapaan karibnya menjelaskan setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing. Seperti saluran primer atau saluran utama, contohnya Sungai Kapuas, itu merupakan tugas pemerintah pusat lewat kementerian terkait. Lalu saluran skunder sebagai penghubung ke saluran primer merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov).
“Tapi kalau yang di sini (saluran tersier) tugas bupati (pemerintah kabupaten). Bisa dikerjakan gubernur tapi dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, itu pun kalau bupatinya enak diajak kerjasama. Kalau tidak, susah juga masyarakat, makanya pilih bupati yang sejalan dengan gubernur,” ungkap Midji.
Namun demikian, ia memastikan siap membantu normalisasi parit tersebut. Bahkan janji itu akan ia tepati paling lama satu bulan setelah dilantik sebagai gubernur di periode kedua.
“Kalau misalnya nanti saya, dan Pak Didi terpilih, lalu janji sebulan setelah dilantik tidak mengeruk (normalisasi) parit yang banjir ini, karena untuk (aktivitas) pertanian, bapak datangi saja ramai-ramai ke Kantor Gubernur,” janjinya.
Selain itu, Midji juga menyampaikan salah satu proyek pembangunan yang akan diperjuangkan ke depan, dan berdampak pada masyarakat di sana. Yakni pembangunan Jembatan Kapuas III. Perjuangan untuk mewujudkan jembatan yang menghubungkan wilayah Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya ke Wajok, Kabupaten Mempawah itu, telah dilakukan di periode pertama kepemimpinannya.
Dimana saat ini progresnya telah sampai pada tahap Feasibility Study (FS), dan Detail Engineering Design (DED).
“Saya ingin Kapuas III itu nanti di Wajok turunnya, di depan RRI, perencanaannya sudah selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa lobi presiden yang baru, Pak Prabowo, dan kawan-kawan DPR RI, supaya jembatan Kapuas III bisa diwujudkan. Kalau itu bisa diwujudkan nilainya itu Rp1,8 triliun lebih,” ujarnya.
Untuk mewujudkannya, sebagai gubernur kelak, Midji siap menganggarkan melalui APBD Pemprov. Sehingga ada kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, dengan Pemprov Kalbar.
“Jalan pendekat kita (pemprov) yang buat, jembatannya pusat yang buat. Yang penting masyarakat bisa maju, kawasan ini akan maju. Bapak, ibu akan lihat kawasan Wajok, Jongkat akan maju, karena turunannya (jembatan) depan RRI, ke sini lagi ada tanah pemprov, itu turunnya di situ. Jembatan Kapuas III prioritas saya,” pungkasnya. (m@nk)
Breaking News3 months ago
